canadian pharmacy no prescription needed viagra female viagra for sale cialis no prescription needed canadian pharmacy antibiotics where to buy viagra online cialis no prescription needed



5 HAL MENUNJANG REMUNERASI 100 %

remun

Ada 5 (lima) hal penting yang perlu diperhatikan oleh warga Peradilan, jika menghendaki Remunerasi dibayarkan seratus persen. Kata sekretaris Mahkamah Agung RI. Drs. H. M. Rum Nessa, SH, MH. dihadapan peserta Bimbingan Teknis Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita pengganti, petugas Kasir dan Register  pada Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang berlangsung di Ball Room Hotel Quality Gorontalo, Minggu 21 November 2010. saat memberikan Materi Tentang Arah kebijakan Mahkamah Agung RI. pada acara tersebut.

Blue Print (cetak biru)  merupakan Arah Kebijakan Mahkamah Agung selama 25 tahun kedepan, sebagai kerangka acuan untuk mencapai atau mewujudkan Peradilan Yang Agung. Selain itu, kata Rum Nessa, Profesionalisme Aparat Peradilan merupakan salah satu tujuan Reformasi birokrasi yang digulirkan Mahkamah Agung, termasuk didalamnya Pedoman Perilaku Hakim, Transparansi Anggaran, Keuangan Perkara, PNBP, Putusan dan SDM (uraian Tugas). Oleh karena itu, sangatlah tepat Tema yang diusung dalam Bimtek ini.

Pada kesempatan itu pula, orang nomor satu di sekretariat Mahkamah Agung ini meminta kepada Ketua pengadilan Agama, Khususnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran agar laporan Keuangan sesegera mungkin dilakukan dan akurasi serta validitas data laporan sangat diharapkan, agar nantinya pada tahun ini Mahkamah Agung tidak berada lagi pada jajaran Lembaga/departemen yang dinyatakan disclaimer oleh Kementrian Keuangan. Tahun 2009 kata Rum Nessa, Mahkamah Agung termasuk dalam lima kelembagaan Negara yang dinyatakan disclaimer oleh Menteri Keuangan. Hal itu dikarenakan, masih ada aset-aset kekayaan Negara yang dulunya dari departemen sebelum satu atap ke Mahkamah Agung, yang belum dilaporkan.

Labih lanjut Rum Nessa mengatakan, “5 (lima) hal yang menjadi syarat untuk dibayarkannya Remunerasi seratus persen yaitu Transparansi Anggaran, IT, Putusan, PNBP dan SDM. Yang dikenal dengan sebutan Quik Wins.
Untuk itu, Sekma meminta, agar dalam hal penggunaan keuangan, terutama keuangan Perkara, harus benar-benar dibukukan dengan baik, apa lagi sekarang ini, dengan adanya biaya Administrasi sebesar Rp. 50.000,- setiap perkara, itu menunjukkan kalau dalam hal penyelesaian perkara, tidak lagi dibebankan pada DIPA. Jika ada Pengadilan Agama yang menggunakan anggaran DIPA dalam proses penyelesaian perkara, maka itu harus dihentikan. Yang tidak kalah pentingnya pula kata Beliau mengenai biaya perkara, diminta agar biaya yang ada di Pengadilan Agama sama dengan biaya yang ada di Pengadilan Negeri, tidak boleh ada perbedaan biaya antara Pengadilan Agama dengan pengadilan Negeri yang berada dalam satu wilayah kota.Kabupaten. Tandas Rum Nessa.

Temuan-temuan BPK turut pula dipaparkan kepada peserta Bimtek, agar semua itu menjadi perhatian khusus dari para Ketua Pengadilan dan peserta Bimtek.

Add comment


Security code
Refresh

Kontak Yahoo

Petugas Informasi
Meja I
Meja II

Bahasa Asing / Foreign Language

Indonesian Arabic Chinese (Simplified) English

Perkara & Persidangan

  • BIAYA PERKARA
    Yang Berlaku Bagi Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan Agama Gorontalo
  • RADIUS YURISDIKSI
    Biaya Panggilan Berdasarkan Jarak Tempat Kediaman Pihak Yang Berperkara

  • KEUANGAN PERKARA 
    Rincian Pengeluaran Biaya Perkara Untuk Setiap Pihak Yang Berperkara 

  • PANGGILAN GHOIB
    Panggilan Sidang Bagi Pihak Yang Tidak Diketahui Alamatnya
  • PUBLIKASI PUTUSAN
    Putusan PA. Gorontalo Yang Telah Dianomisasi di Direktori Putusan Bisa Di Download dalam format PDF

  • INFORMASI PUBLIK & PELAPORAN
    Portal Layanan Informasi Badan Peradilan Agama
  • PENGADUAN ONLINE 
    Layanan Pengaduan Bagi Masyarakat Atau Pihak Yang Merasa Tidak Puas Dengan Pelayanan di Pengadilan Agama Gorontalo

  • SMS GATEWEY PERKARA
    Bentuk Pelayanan Terbaru Dari Pihak Pengadilan Agama Gorontalo, untuk mendapatkan informasi perkara dari jadwal sidang, tanggal putus, akta cerai dll hanya melalui SMS ke pusat center kami

  • FORMULIR PERMINTAAN DATA AKTA CERAI
    Membantu para pihak untuk mendapatkan informasi akta cerai oleh pihak yang berperkara 

Ketua

muhtar web
Drs. H. MUHTAR, SH, MH

Badilag News

Link Terkait

link_mari
badilag
sikep
litbangkumdil
putusan-asianlii
banner_hukum online
banner_skmari
banner_e-sariah
banner_sms_icon
banner_zakat

Pendapat Anda

Puaskah anda dengan pelayanan kami ?

Statistik Pengunjung

260532
Hari IniHari Ini46
KemarinKemarin146
Minggu IniMinggu Ini749
Bulan IniBulan Ini4812
KeseluruhanKeseluruhan260532
Logged In Users 0
Guests 8
womens viagra online