Sejarah Pengadilan

Sejarah dan Perkembangan Pengadilan Agama Gorontalo

Sebelum masa penjajahan Belanda keadaan daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut adat ketataneggaraan Gorontalo. Dalam catatan riwayat, didataran Gorontalo telah tumbuh dan berkembang beberapa kerajaan yang cukup besar pengaruhnya, karena beberapa diantaranya menguasai daerah yang meliputi seluruh daerah pantai teluk tomini.

Setelah Agama Islam masuk di Gorontalo pada tahun 1525 maka kerajaan itu dalam perkembangannya secara bertahap menjadi kerajaan Islam. Setelah kerajaan-kerajaan tersebut menjadi kerajaan Islam, maka kepala pemerintah dipimpin oleh seorang raja atau sultan. Untuk menjalankan pemerintahan dalam kerajaan terbagi atas 3 (tiga) bagian yang di kenal dengan Buatule Totolu yaitu:

  1. Buatulo Bantayo yang dikepalai oleh Bate (Pemangku adat) yang bertugas menciptakan peraturan-peraturan dan garis-garis besar tujuan kerajaan.
  1. Buatulo Saraa (Syara’) yang dikepalai oleh seorang qadli bertugas dalam bidang hukum agama seperti nikah, talak, cerai, rujuk, malwaris, hadlona dan lain sebagainya.
  2. Buatulo Bala dikepalai oleh Apitalau (Kapitan laut) yang bertugas dalam bidang pertahanan dan keamanan.


Sejak zaman kerajaan atau jauh sebelum penjajah masuk di daratan Gorontalo Pengadilan Agama sudah ada, meskipun istilahnya pada masa itu dikenal sebagai Kantor Keqadlian yang berdasar begitu banyak peraturan-peraturan tersendiri, baik berdasarkan peraturan kekuasaan militer Belanda peraturan-peraturan Residen maupun berdasarkan peraturan Swapraja dan adat. Tugas-tugas Keqadlian itu meliputi perkara-perkara antara orang-orang Islam yang menurut adat istiadat sperti nikah, cerai, rujuk, mahar, hadlonah, nafkah, malwaris, dan lain sebagainya.

Kemudian pelaksanaan sidang di lanjutkan di mesjid/mushollah dan diserambi rumah, berhubungan pada masa itu sarana gedung dan fasilitas lainnya belum tersedia serta personilnya masih sangat sedikit yaitu 1 (satu) orang Qadli, 4 orang Imam dan beberapa orang sebagai Kasisi (Modim), serta volume perkara yang sangat sedikit.

Setelah adanya Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, (termasuk Gorontalo) dan Maluku, maka pada bulan November 1962 terbentuklah Pengadilan Agama /Mahkamah Syari’ah Gorontalo, pembentukan ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 5 tahun 1958, meskipun sarana gedungnya belum ada, maka untuk sementara menumpang di Kantor Perwakilan Departemen Agama Gorontalo yang sekarang telah di jadikan Mess Pegawai Departemen Agama Kotamadya Gorontalo.

Setelah terbentuknya Pengadilan Agama Gorontalo, maka tugas dan wewenang Qadli beralih ke Pengadilan Agama, sehingga Qadli hanya menangani khusus upacara keagamaan/upacara adat saja dan Qadli tetap ada di Gorontalo, diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah daerah (Bupati/Walikota).

2.2 Perkembangan Pengadilan Agama Gorontalo

Perkembangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Mahkamah Syari’ah sejak dibentuknya mengalami pasang surut, tetapi pada saat terakhir ini yaitu sejak berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama dan Pengadilan Mahkamah Syar’iah menunjukan bahwa pengadilan agama sudah menjadi kebutuhan yang pokok bagi masyarakat khususnya masyarakat umat Islam Indonesia.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah meletakkan dasar kebijakan terhadap hal-hal mengenai Peradilan Agama, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta prilaku hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh komisi yudisial. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelengaraan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan integritas dan akuntabilitas Hakim, disamping itu pula membawa konsekwensi terhadap pengembangan dan pegelolaan Peradilan Agama dimasa yang akan datang, baik dari segi administrasi, finansial, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kearah yang lebih baik.