Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum

Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

 

Permohonan Bantuan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu  dapat diperoleh dengan syarat sebagai berikut :

  1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah/ Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT),Kartu Pelindung Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau
  3. Surat Pernyataan Tidak Mampu membayar jasa advokad yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh petugas posbakum apabila Pemohon tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a dan b.
  4. Pemohon mendapatkan bantuan hukum melalui Penetapan Ketua Pengadilan, memerintahkan beban biaya bantuan hukum dibebankan kepada DIPA Pengadilan.