JADWAL REGISTER TABAYUN SIPP DIREKTORI

 


PENGUMUMAN :

PENERIMAAN 1684 CALON HAKIM DI PERADILAN UMUM, PERADILAN AGAMA dan PERADILAN TATA USAHA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017. Dengan Kualifikasi pendidikan Sarjana Hukum/Sarjana Syari'ah/Sarjana Hukum Islam.

Informasi resmi terkait persyaratan pendaftaran dapat diakses langsung mulai tanggal 11 juli 2017 paling lambat pukul 24.00 WIB

1. Situs KemenPANRB : www.menpan.go.id

2. Situs BKN : https://sscn.bkn.go.id

3. Situs Mahkamah Agung : https ://mahkamahagung.go.id

https://badilum.mahkamahagung.go.id

https://badilag.mahkamahagung.go.id

https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id

DITEGASKAN BAHWA TIDAK MEMPERCAYAI APABILA ADA PIHAK-IHAK TERTENTU YANG MENJANJIKAN DAPAT MEMBANTU KELULUSAN DALAM PENERIMAAN CPNS DIMAKSUD DENGAN KEHARUSAN MENYEDIAKAN SEJUMLAH UANG ATAU IMBALAN LAINNYA.


 

PENGADAAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) TAHUN 2016

PIHAK YANG BELUM MENGAMBIL SISA PANJAR PERKARA SAMPAI AKHIR TAHUN 2015

LAKIP  Dokumen Review Renstra PA. Gorontalo Tahun 2015 - 2019

 

Tugas & Fungsi

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGADILAN AGAMA GORONTALO


A. Tugas Pokok:
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara:
a.    Perkawinan;
b.    Waris;
c.    Wasiat;
d.    Hibah;
e.    Wakaf;
f.     Zakat;
g.    Infaq;
h.    Shadaqah; dan
i.     Ekonomi Syari'ah.

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.Di samping itu, dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam.

B. FUNGSI
Untuk   melaksanakan   tugas  -  tugas   pokok   tersebut  Pengadilan  Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing ; (vide Pasal 49 Undang - Undang       No. 7       Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006) ;
b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera / Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No.     7 Tahun         1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006) ;Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan       tersebut dilakukan     secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang ;
c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53       ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) ;
d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi               peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum) ;
e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1)             Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
f.  Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta llain sebagainya,  seperti  diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991 ;

 

Kontak Yahoo

Petugas Informasi
Meja I
Meja II

Bahasa Asing / Foreign Language

Perkara & Persidangan

  • BIAYA PERKARA
    Yang Berlaku Bagi Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan Agama Gorontalo
  • RADIUS YURISDIKSI
    Biaya Panggilan Berdasarkan Jarak Tempat Kediaman Pihak Yang Berperkara

  • KEUANGAN PERKARA 
    Rincian Pengeluaran Biaya Perkara Untuk Setiap Pihak Yang Berperkara 

  • PANGGILAN GHOIB
    Panggilan Sidang Bagi Pihak Yang Tidak Diketahui Alamatnya
  • PUBLIKASI PUTUSAN
    Putusan PA. Gorontalo Yang Telah Dianomisasi di Direktori Putusan Bisa Di Download dalam format PDF

  • INFORMASI PUBLIK & PELAPORAN
    Portal Layanan Informasi Badan Peradilan Agama
  • PENGADUAN ONLINE 
    Layanan Pengaduan Bagi Masyarakat Atau Pihak Yang Merasa Tidak Puas Dengan Pelayanan di Pengadilan Agama Gorontalo

  • SMS GATEWEY PERKARA
    Bentuk Pelayanan Terbaru Dari Pihak Pengadilan Agama Gorontalo, untuk mendapatkan informasi perkara dari jadwal sidang, tanggal putus, akta cerai dll hanya melalui SMS ke pusat center kami

  • FORMULIR PERMINTAAN DATA AKTA CERAI
    Membantu para pihak untuk mendapatkan informasi akta cerai oleh pihak yang berperkara