Sidang Isbat Terpadu bantu masyarkat miskin miliki identitas hukum

Masyarakat kurang mampu yang ingin mendapatkan identitas kepastian perkawinan  yang diakui oleh negara pastinya sangatlah bergembira karena mereka secara langsung akan  memeiliki buku nikah tanpa harus mengeluarkan biaya dan menunggu dalam waktu yang lama  karena kejelasan identitas perkawinan yang belum sah secara Hukum negara akan segera diperoleh  melalui pelaksaan sidang Isbat nikah terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Gorontalo bersama Perintah Provinsi Gorontalo sehingga adanya kegiatan ini maka  masyarakat benar benar merasa sebagai warga negara baik secara defakto maupun Dejure  dengan demikian  akan lebih mudah bagi mereka untuk mengurus keperluan anak sekolah paspor apabila menunaikan ibadah haji dan surat berharga lainnya hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Dr. H. Busri Harun, S.H, M.H, ketika membuka Sidang Isbat Terpadu di Desa Bilunggala Kecamatan Bone Pantai 27 Pebruari 2018

" Pelaksanaan isbat Nikah terpadu adalah untuk memenuhi pasal 28 UUD 1945 yang telah dirubah yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil seta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan kita ketahui bersama penetapan Isbat nikah  tidaklah sama dengan  Nikah Massal alasannya adalah sepasang Pengantin yang melaksanakan isbat tanggal pernikahannya dihitung mundur sedangkan nikah masal dicacat sejak tanggal nikah dilangsungkan " jelasnya

ditambahkan pula ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo  yang sangat mendukung pelaksanaan isbat terpadu terbukti dengan adanya Memorendun Of Unstarding (MOU) antara Gubernur Gorontalo, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan Kakanwil Kementerian Agama Gorontalo, Kantor Kependudukan cacatan sipil bersama jajarannya dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam hal kepemilikan identitas Hukum dan kependudukan melalui sidang isbat terpadu yang dilaksanakan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang.

Ditempat yang sama Gubernur Gorontalo yang diwakili oleh Plt. Biro Hukum  Ridwan Yasin mengatakan pelaksanaan pelayanan terpadu adalah wujud nyata perhatian pemerintajh Provinsi Gorontalo dalam rangka  memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang kurang mampu agar  dapat memperoleh kepastian hukum bagi pasutri yang belum memiliki buku nikah yang menjadi kendala dalam pengurusan adminitrasi dalam layanan pemerintahan

sementara ditempat terpisah Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Drs. Taufik Hasan Ngadi, M.H meninformasikan be diprrdasarkan ferikasi yang dilakaksanakan oleh Kepaniteraan jumlah pasangan suami istri yang memenuhi syarat yang akan disidang isbat yakni  192 perkara yang diawali sidang perdana di Kecamatan Bone Pantai sebanyak 62 perkara dan direncakan kegiatan sidang isbat terpadu ini akan berakhir pada tanggal 20 maret 2018 mendatang, jelasnya