JADWAL REGISTER TABAYUN SIPP DIREKTORI

 


PENGUMUMAN :

PENERIMAAN 1684 CALON HAKIM DI PERADILAN UMUM, PERADILAN AGAMA dan PERADILAN TATA USAHA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017. Dengan Kualifikasi pendidikan Sarjana Hukum/Sarjana Syari'ah/Sarjana Hukum Islam.

Informasi resmi terkait persyaratan pendaftaran dapat diakses langsung mulai tanggal 11 juli 2017 paling lambat pukul 24.00 WIB

1. Situs KemenPANRB : www.menpan.go.id

2. Situs BKN : https://sscn.bkn.go.id

3. Situs Mahkamah Agung : https ://mahkamahagung.go.id

https://badilum.mahkamahagung.go.id

https://badilag.mahkamahagung.go.id

https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id

DITEGASKAN BAHWA TIDAK MEMPERCAYAI APABILA ADA PIHAK-IHAK TERTENTU YANG MENJANJIKAN DAPAT MEMBANTU KELULUSAN DALAM PENERIMAAN CPNS DIMAKSUD DENGAN KEHARUSAN MENYEDIAKAN SEJUMLAH UANG ATAU IMBALAN LAINNYA.


 

PENGADAAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) TAHUN 2016

PIHAK YANG BELUM MENGAMBIL SISA PANJAR PERKARA SAMPAI AKHIR TAHUN 2015

LAKIP  Dokumen Review Renstra PA. Gorontalo Tahun 2015 - 2019

 

Pengawasan Internal

(Bagian ini mengadaptasi dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan pada Lampiran III: Pengawasan Keuangan).

A. PENGERTIAN.

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Rutin/Reguler.

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan  represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-­undangan yang berlaku;

Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Gorontalo secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing;

Pengawasan Keuangan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan (Current Audit), dan atau yang telah direalisasikan beserta neraca (Post Audit) yang meliputi Audit Ketaatan (terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku), Audit Keuangan (dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku), dan Audit Operasional (apakah pengelolaan APBN telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif);

Penanganan Pengaduan adalah rangkaian proses penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, atau pelayanan publik, atau tingkah laku aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau observasi, dan atau konfirmasi, dan atau klarifikasi, dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut;

Manajemen Pengadilan adalah rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/ pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan;

Administrasi Persidangan adalah seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk pelaksanaan persidangan, meliputi sistem pembagian perkara, penentuan majelis hakim, penentuan hari sidang, pemanggilan, pembuatan berita acara persidangan, dan tertib persidangan;

Administrasi Perkara adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan;

Administrasi Umum adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dibidang kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan, tertib, persuratan, tertib perkantoran, dan lain-lain;

Kinerja Pelayanan Publik adalah suatu tingkat pencapaian atas pelaksanaan tugas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan yang mendukung terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan;

Tindak Lanjut adalah tindakan, atau kebijakan yang diambil sebagai pelaksanaan dan rekomendasi hasil pengawasan.

B. MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN PENGAWASAN.

Maksud Pengawasan

  1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
  3. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
  4. Menilai kinerja.

Tujuan Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Agama Gorontalo untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pada Pengadilan Agama Gorontalo.

Fungsi Pengawasan

  1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-­baiknya.
  3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang murah.

C. BENTUK DAN METODE PENGAWASAN.
Pengawasan rutin/reguler pada Pengadilan Agama Bantul dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawap kegiatan) baik dibidang keperkaraan maupun kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi tindakan sebagai berikut :
1. Memeriksa program kerja
2. Menilai dan megepaluasi hasil kegiatan/pelaksanaan program kerja
3. Memberikan saran-saran untuk perbaikan
4. Melaporkan kepada pimpinan Pengadilan Agama Gorontalo
5. Merekomendasikan kepada Pimpinan Pengadilan Agama Jeneponto atau Pejabat yang berkopenten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut ;

 D. PELAKSANAAN PENGAWASAN.

     Pengawasan Rutin/Reguler dilaksanakan dengan mela­kukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi:

a.  Manajemen Peradilan:

    • Program kerja.
    • Pelaksanaan/pencapaian target.
    • Pengawasan dan pembinaan.
    • Kendala dan hambatan.
    • Faktor-faktor yang mendukung.
    • Evaluasi kegiatan.

b.  Administrasi Perkara:

    • Prosedur penerimaan perkara.
    • Prosedur penerimaan permohonan banding.
    • Prosedur penerimaan permohonan kasasi.
    • Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali.
    • Keuangan perkara.
    • Pemberkasan perkara dan kearsipan.
    • Pelaporan.

c.  Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan:

    • Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim.
    • Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara.
    • Minutasi perkara.
    • Pelaksanaan putusan (eksekusi).

d.  Administrasi Umum:

    • Kepegawaian.
    • Keuangan.
    • Inventaris.
    • Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran.

e.  Kinerja pelayanan publik:

    • Pengelolaan manajemen.
    • Mekanisme pengawasan.
    • Kepemimpinan.
    • Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusla.
    • Pemeliharaan/perawatan inventaris.
    • Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan.
    • Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara.
    • Tingkat pengaduan masyarakat.

Pengawasan rutin/reguler dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme pengamatan yang dilakukan dari dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan, dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

PELAPORAN, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT.

Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Gorontalo baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesektariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan managemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hkim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul atau para pejabat yang berkopenten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.

Kontak Yahoo

Petugas Informasi
Meja I
Meja II

Bahasa Asing / Foreign Language

Perkara & Persidangan

  • BIAYA PERKARA
    Yang Berlaku Bagi Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan Agama Gorontalo
  • RADIUS YURISDIKSI
    Biaya Panggilan Berdasarkan Jarak Tempat Kediaman Pihak Yang Berperkara

  • KEUANGAN PERKARA 
    Rincian Pengeluaran Biaya Perkara Untuk Setiap Pihak Yang Berperkara 

  • PANGGILAN GHOIB
    Panggilan Sidang Bagi Pihak Yang Tidak Diketahui Alamatnya
  • PUBLIKASI PUTUSAN
    Putusan PA. Gorontalo Yang Telah Dianomisasi di Direktori Putusan Bisa Di Download dalam format PDF

  • INFORMASI PUBLIK & PELAPORAN
    Portal Layanan Informasi Badan Peradilan Agama
  • PENGADUAN ONLINE 
    Layanan Pengaduan Bagi Masyarakat Atau Pihak Yang Merasa Tidak Puas Dengan Pelayanan di Pengadilan Agama Gorontalo

  • SMS GATEWEY PERKARA
    Bentuk Pelayanan Terbaru Dari Pihak Pengadilan Agama Gorontalo, untuk mendapatkan informasi perkara dari jadwal sidang, tanggal putus, akta cerai dll hanya melalui SMS ke pusat center kami

  • FORMULIR PERMINTAAN DATA AKTA CERAI
    Membantu para pihak untuk mendapatkan informasi akta cerai oleh pihak yang berperkara