JADWAL REGISTER TABAYUN SIPP DIREKTORI

 


PENGUMUMAN :

PENERIMAAN 1684 CALON HAKIM DI PERADILAN UMUM, PERADILAN AGAMA dan PERADILAN TATA USAHA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017. Dengan Kualifikasi pendidikan Sarjana Hukum/Sarjana Syari'ah/Sarjana Hukum Islam.

Informasi resmi terkait persyaratan pendaftaran dapat diakses langsung mulai tanggal 11 juli 2017 paling lambat pukul 24.00 WIB

1. Situs KemenPANRB : www.menpan.go.id

2. Situs BKN : https://sscn.bkn.go.id

3. Situs Mahkamah Agung : https ://mahkamahagung.go.id

https://badilum.mahkamahagung.go.id

https://badilag.mahkamahagung.go.id

https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id

DITEGASKAN BAHWA TIDAK MEMPERCAYAI APABILA ADA PIHAK-IHAK TERTENTU YANG MENJANJIKAN DAPAT MEMBANTU KELULUSAN DALAM PENERIMAAN CPNS DIMAKSUD DENGAN KEHARUSAN MENYEDIAKAN SEJUMLAH UANG ATAU IMBALAN LAINNYA.


 

PENGADAAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) TAHUN 2016

PIHAK YANG BELUM MENGAMBIL SISA PANJAR PERKARA SAMPAI AKHIR TAHUN 2015

LAKIP  Dokumen Review Renstra PA. Gorontalo Tahun 2015 - 2019

 

Tata Cara Mengajukan Keberatan

Dasar Hukum: Keputusan Ketua MA No. 144/KMA/SK/VIII/2007

Bagian Pertama

Dasar Keberatan

Pasal 30

Setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan dalam hal:

a. permohonan ditolak dengan alasan informasi tersebut tidak dapat diakses publik;

b. tidak tersedia informasi yang harus diumumkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6;

c. permohonan informasi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya;

d. pengenaan biaya yang melebihi dari yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan; atau

e. informasi tidak diberikan sekalipun telah melebihi jangka waktu yang diatur dalam ketentuan ini.

Bagian Kedua

Prosedur Keberatan

Pasal 31

(1) Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada penanggungjawab selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

(2) Dalam hal pemohon mengajukan keberatan atas keputusan yang ditetapkan oleh penanggungjawab pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, maka keberatan diajukan ke penanggungjawab pada Mahkamah Agung.

Pasal 32

Penanggungjawab memberikan jawaban selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keberatan tersebut.


PROSEDUR KEBERATAN

A. Syarat dan Prosedur Pengajuan

1. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

a. Adanya penolakan atas permohonan informasi;

b. Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala;

c. Tidak ditanggapinya permohonan informasi;

d. Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

e. Tidak dipenuhinya permohonan informasi;

f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

g. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini.

2. Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.

B. Registrasi

1. Petugas informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika diperlukan (Format Formulir Keberatan dalam Lampiran IX).

2. Petugas Informasi langsung memberikan salinan formulir keberatan sebagai tanda terima pengajuan keberatan.

3. Petugas Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register Keberatan (Format Register Keberatan dalam Lampiran X) dan meneruskannya kepada atasan PPID dengan tembusan kepada PPID dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan.

C. Tanggapan Atas Keberatan

1. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.

2. Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat :

a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;

b. Nomor surat tanggapan atas keberatan;

c. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut:

(i) Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbangan yang jelas;

(ii) Membatalkan putusan PPID dan/atau memerintahkan PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta kepada Pemohon dalam jangka waktu tertentuselambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja;

(iii) Memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelayananinformasi sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja;

(iv) Menetapkan biaya yang wajar yang dapat dikenakan kepada pemohon informasi (Format Surat Tanggapan Atas Keberatan dalam Lampiran XI).

3. Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.

4. Pemohon yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.


Kontak Yahoo

Petugas Informasi
Meja I
Meja II

Bahasa Asing / Foreign Language

Perkara & Persidangan

  • BIAYA PERKARA
    Yang Berlaku Bagi Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan Agama Gorontalo
  • RADIUS YURISDIKSI
    Biaya Panggilan Berdasarkan Jarak Tempat Kediaman Pihak Yang Berperkara

  • KEUANGAN PERKARA 
    Rincian Pengeluaran Biaya Perkara Untuk Setiap Pihak Yang Berperkara 

  • PANGGILAN GHOIB
    Panggilan Sidang Bagi Pihak Yang Tidak Diketahui Alamatnya
  • PUBLIKASI PUTUSAN
    Putusan PA. Gorontalo Yang Telah Dianomisasi di Direktori Putusan Bisa Di Download dalam format PDF

  • INFORMASI PUBLIK & PELAPORAN
    Portal Layanan Informasi Badan Peradilan Agama
  • PENGADUAN ONLINE 
    Layanan Pengaduan Bagi Masyarakat Atau Pihak Yang Merasa Tidak Puas Dengan Pelayanan di Pengadilan Agama Gorontalo

  • SMS GATEWEY PERKARA
    Bentuk Pelayanan Terbaru Dari Pihak Pengadilan Agama Gorontalo, untuk mendapatkan informasi perkara dari jadwal sidang, tanggal putus, akta cerai dll hanya melalui SMS ke pusat center kami

  • FORMULIR PERMINTAAN DATA AKTA CERAI
    Membantu para pihak untuk mendapatkan informasi akta cerai oleh pihak yang berperkara