JADWAL REGISTER TABAYUN SIPP DIREKTORI

 


PENGUMUMAN :

PENERIMAAN 1684 CALON HAKIM DI PERADILAN UMUM, PERADILAN AGAMA dan PERADILAN TATA USAHA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017. Dengan Kualifikasi pendidikan Sarjana Hukum/Sarjana Syari'ah/Sarjana Hukum Islam.

Informasi resmi terkait persyaratan pendaftaran dapat diakses langsung mulai tanggal 11 juli 2017 paling lambat pukul 24.00 WIB

1. Situs KemenPANRB : www.menpan.go.id

2. Situs BKN : https://sscn.bkn.go.id

3. Situs Mahkamah Agung : https ://mahkamahagung.go.id

https://badilum.mahkamahagung.go.id

https://badilag.mahkamahagung.go.id

https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id

DITEGASKAN BAHWA TIDAK MEMPERCAYAI APABILA ADA PIHAK-IHAK TERTENTU YANG MENJANJIKAN DAPAT MEMBANTU KELULUSAN DALAM PENERIMAAN CPNS DIMAKSUD DENGAN KEHARUSAN MENYEDIAKAN SEJUMLAH UANG ATAU IMBALAN LAINNYA.


 

PENGADAAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) TAHUN 2016

PIHAK YANG BELUM MENGAMBIL SISA PANJAR PERKARA SAMPAI AKHIR TAHUN 2015

LAKIP  Dokumen Review Renstra PA. Gorontalo Tahun 2015 - 2019

 

Pendaftaran Perkara

Pertama
Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan

Kedua
Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat  gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah  tergugat

Ketiga
Petugas meja pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang Undang nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

catatan :

1. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma cuma).  Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh Camat.

2. Bagi  yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp.0.00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237-245 HIR.

3. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.

Keempat
Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).

Kelima
Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Keenam
Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan dalam surat gugatan atau permohonan.

Ketujuh
Pemegang kas meyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke giro pos.

Kedelapan
Pihak berperkara datang ke loket layanan giro pos dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip giro pos tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip giro pos  yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip giro pos tersebut.

Kesembilan
Setelah pihak berperkara menerima slip giro pos yang telah divalidasi dari petugas layanan giro pos. Pihak berperkara menunjukkan slip giro pos tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.

Kesepuluh
Pemegang kas setelah meneliti slip giro pos kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara, Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali  kepada fihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.

Kesebelas
Pihak Berperkara menyerahkan kepada meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

Keduabelas
Petugas Meja Kedua mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

Ketigabelas
Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1(satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

Pendaftaran Selesai

Pihak/pihak – pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

Kontak Yahoo

Petugas Informasi
Meja I
Meja II

Bahasa Asing / Foreign Language

Perkara & Persidangan

  • BIAYA PERKARA
    Yang Berlaku Bagi Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan Agama Gorontalo
  • RADIUS YURISDIKSI
    Biaya Panggilan Berdasarkan Jarak Tempat Kediaman Pihak Yang Berperkara

  • KEUANGAN PERKARA 
    Rincian Pengeluaran Biaya Perkara Untuk Setiap Pihak Yang Berperkara 

  • PANGGILAN GHOIB
    Panggilan Sidang Bagi Pihak Yang Tidak Diketahui Alamatnya
  • PUBLIKASI PUTUSAN
    Putusan PA. Gorontalo Yang Telah Dianomisasi di Direktori Putusan Bisa Di Download dalam format PDF

  • INFORMASI PUBLIK & PELAPORAN
    Portal Layanan Informasi Badan Peradilan Agama
  • PENGADUAN ONLINE 
    Layanan Pengaduan Bagi Masyarakat Atau Pihak Yang Merasa Tidak Puas Dengan Pelayanan di Pengadilan Agama Gorontalo

  • SMS GATEWEY PERKARA
    Bentuk Pelayanan Terbaru Dari Pihak Pengadilan Agama Gorontalo, untuk mendapatkan informasi perkara dari jadwal sidang, tanggal putus, akta cerai dll hanya melalui SMS ke pusat center kami

  • FORMULIR PERMINTAAN DATA AKTA CERAI
    Membantu para pihak untuk mendapatkan informasi akta cerai oleh pihak yang berperkara